NEWS BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat budaya kinerja birokrasi melalui kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong transformasi kinerja aparatur yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan nyata bagi masyarakat.
Kegiatan evaluasi yang digelar bersama Kementerian PANRB tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan. Evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana implementasi SAKIP diterapkan secara konsisten di setiap instansi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja.
Baca Juga : Yudhi Saharuddin : Sumur Bor Baru Ulu, Menghasilkan Debit Air 12 Hingga 15 Liter per Detik
“Transformasi budaya kinerja bukan hanya soal laporan administratif, tetapi soal perubahan cara berpikir dan bekerja ASN agar benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin, dalam sambutannya, Jumat (8/11/2025).
Dorong Kinerja Berbasis Hasil dan Akuntabilitas Publik
Muhaimin menegaskan bahwa penerapan SAKIP menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, evaluasi ini juga menjadi sarana refleksi untuk memperbaiki capaian kinerja di setiap perangkat daerah.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga dari sisi manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan warga,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memperkuat manajemen kinerja agar visi pembangunan daerah dapat tercapai secara terukur.
Komitmen Wujudkan Birokrasi Efektif dan Responsif
Sementara itu, perwakilan Kementerian PANRB menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkot Balikpapan yang terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pihaknya menilai Balikpapan menjadi salah satu daerah yang konsisten menerapkan prinsip efisiensi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami melihat semangat perubahan di Balikpapan sangat nyata. SAKIP bukan hanya dokumen, tapi menjadi instrumen perubahan perilaku birokrasi,” ujar Asisten Deputi Reformasi Birokrasi Daerah KemenPANRB, Ratna Dewi.
Arah Pembangunan 2025: Efisiensi dan Dampak Nyata
Melalui evaluasi ini, Pemkot Balikpapan menargetkan peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2025 sekaligus memperkuat budaya kerja ASN yang profesional dan inovatif. Pemerintah daerah berharap sistem akuntabilitas kinerja dapat menjadi pendorong utama terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (result-oriented government).
“Akhirnya, ukuran keberhasilan kita bukan lagi seberapa banyak program dibuat, tapi seberapa besar manfaatnya untuk masyarakat Balikpapan,” tutup Muhaimin.
