News Balikpapan — Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di lingkungan Asrama Haji Balikpapan kembali mencuri perhatian publik Kalimantan Timur. Dua tersangka, masing-masing berinisial SW dan MK, resmi diserahkan penyidik Polresta Balikpapan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada pertengahan Oktober 2025.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan dana hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.
Baca Juga : Walikota Andi Harun Siapkan Samarinda Investment Center demi Kemandirian Fiskal
>>Proyek yang awalnya bertujuan memperbaiki akses jalan menuju kompleks Asrama Haji Balikpapan itu justru disalahgunakan oleh pihak pelaksana dan oknum rekanan. Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol. Teguh Nugroho, menegaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Kami telah menyerahkan berkas dan tersangka ke Kejari. Bukti-bukti cukup kuat menunjukkan adanya mark-up dan pelanggaran prosedur administrasi keuangan,” ujarnya, Jumat (18/10/2025).
Kedua tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Balikpapan untuk proses hukum lanjutan. Jaksa juga tengah menyiapkan dakwaan dengan sangkaan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemprov Kaltim Hadapi Sorotan: Realisasi Anggaran Baru 52 Persen
Di tengah sorotan publik terhadap kasus korupsi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan lain, yakni rendahnya realisasi anggaran daerah tahun 2025. Hingga awal Oktober 2025, penyerapan APBD Kaltim baru mencapai 52,61 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa beberapa proyek strategis belum sepenuhnya berjalan karena faktor administrasi dan perubahan anggaran.
“Progres fisik di lapangan sebenarnya sudah di atas 65 persen. Namun, pencairan dana tertunda karena proses verifikasi berlapis,” ujarnya.
Sektor infrastruktur dan pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi fokus utama dalam percepatan realisasi. Pemprov Kaltim bahkan menargetkan capaian serapan minimal 90 persen sebelum akhir Desember 2025.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan proyek, terutama yang bersumber dari dana transfer pusat dan belanja modal.
Kasus Korupsi dan Serapan Anggaran Jadi Sorotan Publik
Kasus korupsi proyek Asrama Haji dan rendahnya penyerapan anggaran menimbulkan kekhawatiran publik akan efektivitas penggunaan dana daerah. Kalangan pengamat menilai, dua isu ini mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola keuangan daerah.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Dr. Hendra Fadli, menilai kasus korupsi tersebut bisa berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kaltim harus memperkuat sistem pengawasan internal agar kasus seperti Asrama Haji tidak terulang. Di sisi lain, pemerintah juga perlu lebih cepat mengeksekusi anggaran agar pembangunan tidak stagnan,” katanya.
Pemprov Kaltim Dorong Percepatan dan Transparansi
Sebagai langkah perbaikan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan strategi percepatan realisasi anggaran melalui digitalisasi laporan keuangan dan optimalisasi e-procurement. Pemerintah juga menggandeng Inspektorat dan BPKP untuk memperkuat sistem pengawasan proyek.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltim, Ujang Rachmad, menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan proyek-proyek strategis tanpa penyimpangan.
“Kita tidak ingin ada lagi dana publik yang disalahgunakan. Tahun ini, Pemprov fokus pada percepatan sekaligus peningkatan transparansi keuangan daerah,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah korektif ini, diharapkan. Provinsi Kalimantan Timur mampu menutup tahun anggaran 2025 dengan realisasi optimal dan tanpa kasus korupsi baru yang mencoreng kinerja daerah.
