NEWS BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, akhirnya angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan dirinya tengah menyantap hidangan kepiting di salah satu restoran di Malaysia. Video berdurasi 15 detik itu sempat menuai beragam reaksi di media sosial, dengan sebagian warganet mempertanyakan apakah perjalanan tersebut menggunakan dana dinas atau tidak.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPRD Balikpapan pada Selasa (7/10/2025), Abdulloh menegaskan bahwa perjalanan ke Malaysia tersebut bukan bagian dari kegiatan kedinasan, melainkan murni perjalanan pribadi bersama keluarga.
Baca Juga : Kasus Orok di DAS Balikpapan Terungkap, Pasangan Muda Jadi Terduga
“Saya tegaskan, itu bukan perjalanan dinas. Saya ke Malaysia bersama keluarga, menggunakan biaya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kegiatan DPRD,” ujar Abdulloh kepada awak media.
Viral di Media Sosial, Netizen Pertanyakan Etika Pejabat Publik
Video yang memperlihatkan Abdulloh tengah menikmati santapan laut itu pertama kali beredar di platform TikTok pada akhir pekan lalu, dan dengan cepat tersebar di berbagai grup WhatsApp dan X (Twitter). Beberapa warganet menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di tengah situasi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Namun, sebagian lainnya menilai bahwa tidak ada yang salah selama kegiatan itu dilakukan di luar jam kerja dan tanpa menggunakan dana publik.
“Jangan langsung menyimpulkan negatif. Selama tidak pakai uang rakyat, itu urusan pribadi,” tulis salah satu pengguna media sosial di kolom komentar.
Klarifikasi Resmi DPRD Balikpapan
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, Ismail, turut membenarkan bahwa Ketua DPRD tidak memiliki agenda perjalanan dinas ke luar negeri pada pekan tersebut. Berdasarkan jadwal resmi, seluruh anggota dewan tengah menjalani masa reses di daerah pemilihan masing-masing.
“Kami memastikan tidak ada surat tugas maupun perjalanan dinas yang dikeluarkan untuk Ketua DPRD ke Malaysia. Itu murni perjalanan pribadi,” jelas Ismail.
Ia juga menambahkan bahwa klarifikasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif kota Balikpapan.
Abdulloh: Jangan Dipelintir, Saya Siap Diaudit
Lebih lanjut, Abdulloh berharap agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan siap membuka laporan keuangan pribadi jika ada pihak yang menuduhnya menggunakan dana publik.
“Kalau memang ada yang curiga, silakan audit. Semua pengeluaran saya di luar negeri adalah biaya pribadi, bukan dari APBD,” ujarnya tegas.
Abdulloh juga meminta agar isu tersebut tidak mengganggu fokus DPRD Balikpapan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
Seruan Etika dan Transparansi Pejabat Publik
Meski klarifikasi sudah disampaikan, sejumlah pengamat politik menilai kasus ini menjadi pengingat penting tentang etika publik. Dan transparansi pejabat daerah, terutama di era digital yang sangat sensitif terhadap citra dan perilaku pejabat.
“Pejabat publik harus lebih berhati-hati dengan aktivitas di ruang publik. Karena semua bisa direkam dan viral dalam hitungan menit,” ujar Dr. Ahmad Rifai, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman.
Ia menilai klarifikasi cepat yang dilakukan Abdulloh merupakan langkah tepat. Untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
