NEWS BALIKPAPAN – Wacana reformasi menyeluruh terhadap sistem sekolah kedinasan kembali mengemuka dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, Rabu (2/7/2025). Salah satu usulan utama adalah penghapusan pembiayaan penuh oleh negara serta jaminan otomatis menjadi CPNS bagi para lulusan sekolah kedinasan.
Anggota Fraksi Golkar, Juliyatmono, mengungkapkan bahwa sistem sekolah kedinasan saat ini menciptakan ketimpangan dalam proses rekrutmen ASN. Ia menyarankan agar pendidikan kedinasan ke depan bersifat terbuka dan tidak lagi bersubsidi sepenuhnya dari APBN.
DPR Dorong Sekolah Kedinasan Tak Disubsidi Penuh dan Tanpa Jaminan CPNS
“Saya punya gagasan sambil menghitung, merevisi UU Sisdiknas. Sekolah kedinasan tetap ada, tapi biayanya ditanggung oleh mahasiswa. Setelah lulus, mereka bersaing jadi CPNS seperti masyarakat lainnya,” ujar Juliyatmono dalam rapat yang disiarkan lewat kanal YouTube TV Parlemen, Jumat (4/7/2025).
Baca Juga : Naili Trisal Panaskan Peta Persaingan Pilgub Sulsel Mendatang
Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN perlu ditinjau kembali penggunaannya, terutama dalam konteks sekolah kedinasan. Ia menilai bahwa pembiayaan pendidikan oleh negara seharusnya bersifat inklusif dan merata, bukan hanya untuk segelintir orang.
“Biaya sekolah kedinasan itu tinggi. Tapi saat lulus, mereka langsung diangkat jadi CPNS. Sedangkan lulusan universitas umum harus melalui seleksi terbuka yang ketat,” tambahnya.
Sekolah Kedinasan Berbayar? Ini Usulan DPR dalam Rapat Bersama Kemendikti
Juliyatmono juga menyoroti efek samping lain dari sistem saat ini, yaitu tumbuhnya budaya korsa (solidaritas internal) yang dianggap terlalu eksklusif dan menghambat integrasi dalam birokrasi nasional yang lebih majemuk.
“Korsa ini baik, tapi kalau berlebihan, mereka jadi merasa paling hebat. Akhirnya, susah menerima kehadiran orang dari luar,” kritiknya.
Ia menyarankan agar sekolah kedinasan lebih menyerupai perguruan tinggi biasa, yang tetap ketat dalam seleksi masuk, tetapi tidak lagi memberi hak istimewa otomatis setelah lulus.
“Misalnya kalau mau masuk IPDN, seleksi tetap ketat dan bayar. Setelah itu, mereka ikut tes CPNS seperti lulusan kampus lainnya,” terang Juliyatmono.
Wacana ini masih dalam tahap gagasan dan akan dikaji lebih lanjut oleh DPR bersama kementerian terkait. Reformasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, terbuka, dan kompetitif.
“Ini masih gagasan. Butuh kajian mendalam agar semua pihak dapat menerimanya di waktu yang tepat,” pungkas Juliyatmono.
